Oleh karena itu, dia mendorong agar percepatan penutupan perlintasan sebidang liar ini menjadi prioritas Kemenhub dan ditambah anggarannya, bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat.

Sarana rekreasi murah meriah bagi rakyat memang perlu dipenuhi tapi tidak boleh mengabaikan aturan, termasuk faktor keselamatan.

Ini catatan sengaja kita tambahkan, Pak. Karena ini hal yang berulang ini untuk kita mengingatkan kembali terutama di perlintasan sebidang ini menjadi PR besar di Komisi V ini, baik menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah maupun yang  menjadi kewenangan Kementerian PUPR.

Mendesak Kementerian Perhubungan agar tidak membiarkan masalah perlintasan sebidang ini berlarut-larut. Sehingga terus menimbulkan korban mengingat hal ini sudah dibahas bersama dengan Komisi V DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 14 September 2022.